Syahwat konon adalah naluri paling purba dari manusia.  Perbincangan mengenai seksualitas  selalu membuat geger manusia setiap kali topik mengenai hal ini di ungkap secara terbuka. Sebagai pengejawantahan seksualitas, syahwat atau apapun namanya selalu enak diperdebatkan kembali lantaran selalu ada saja hal-hal baru yang perlu diartikan ulang.

Sebagai sesuatu yang selalu jadi perbincangan hangat, apa saja yang berbau seksual utamanya bagi para kaum adam memang menarik, penuh debat, adu pendapat, caci maki. Biasanya selau berujung pada saling hujat bahkan unjuk rasa. Inilah fenomena perbincangan mengenai sejauh mana hasrat seksual yang selalu disembunyikan itu jika diangkat ke permukaan. Kita tak pernah secara terang-terangan mengakui bahwa
dalam kesadaran masing masing kita sebenarnya suka akan hal ini. Tapi untuk mengakuinya secara terbuka adalah persoalan lain.

Maka Maria Ozawa pun dihujat. Seakan akan dengan hadirnya bintang porno Jepang ini, akhlak manusia Indonesia sudah akan runtuh. Kita ibarat berada di negeri dongeng yang punya cara praktis untuk menyelesaikan soal. Sepertinya kita memang telah dinujum untuk menjadi makhluk yang paling kuat menebar fitnah, caci maki dan mengacungkan telunjuk untuk orang lain. Kita tak pernah bercermin, mengaca pada tabiat sendiri yang tidak manusiawi: menghujat Miyabi tapi diam-diam mengoleksi filmnya.

Carut marut opini tentang kedatangan Miyabi sebenarnya menunjukkan bahwa kita masih terjebak pada cara berpikir sesat yang selalu mengatasnamakan kepentingan orang banyak. Kalau Miyabi datang rusaklah moral bangsa kita. Padahal bangsa juga terdiri dari orang-orang. Pribadi pribadi yang punya pikiran sendiri. Nalar dan naluri sendiri dalam mengartikulasikan sesuatu.

Saya tak percaya kalau Miyabi datang ke Indonesia, negeri ini akan mengalami degradasi moral yang parah. Saya justru percaya kerusakan moral orang-orang tak ada hubungannya dengan pornografi, syahwat atau sejenisnya. Mental masyarakat sudah terlanjur rusak sebelum Miyabi datang ke sini. Kita masih berpikir seperti orang yang mengawasi anak-anaknya untuk tontonan atau bacaan terlarang. Mereka para orang tua ini tak pernah memberi alternatif pilihan penjelasan yang masuk akal tentang larangan itu. Pokoknya dilarang. Titik. Miyabi jangan datang. Titik.

Kita telah berada di zaman moderen. Zaman cibernetik. Tapi untuk urusan bagaimana mengelola opini tentang hasrat seksual, ada baiknya kita menengok kebelakang, di zaman Yunani kuno. Di zaman ketika segala kepentingan masyarakat bertaut, saling kait mengkait, syahwat konon termasuk urusan yang paling mengemuka. Di gimnasium dan palaestra, para pelacur berbaris rapi menunggu pembeli bersama dagangan lain yang di pajang di situ. Para pembeli yang kebanyakan adalah lelaki tinggal meneliti barang barang ini secara detail, seksama. Kalau harga dirasakan agak mencekik dompet, bisa ditawar. Kalau cocok, bayar dan bawa pulang.

**ilustrasi gambar diambil dari google

Awas!! Judul di atas sangat bersayap, tendensius dan menjebak. Ia adalah sebuah ibarat tentang keasyikan public menyaksikan sepak terjang anggota parlemen kita yang dari hari ke hari kian buruk saja. Asyik, lucu, gondok, menyebalkan, marah, mengutuk, sumpah serapah namun tetap suka. Itulah ekspresi masyarakat melihat anggota legislatifnya.

Meski menyebalkan, orang ramai toh tetap ingin melihat bagaimana wakil-wakilnya itu bekerja menyuarakan aspirasinya. Dan mereka terus saja melihat, mengintip dengan keasyikan dan rasa mual sendiri sendiri seraya menelan semua apa yang dilihatnya. Seperti mengintip gadis cantik yang lagi mandi. Ada rasa senang, jengkel, deg degan, takut-takut. Meski syahwat sudah sampai ke ubun ubun. Pada akhirnya toh mata khalayak tetap kembali ke lembaga legislative lantaran hanya lembaga inilah yang punya kewenangan sebagai lembaga wakil rakyat berdasar Undang Undang.

Tapi mengapa lembaga legislatif selalu mendapat sorotan publik? Entahlah. Mungkin lantaran banyak hal. Sebagai lembaga yang punya resistensi tinggi dengan orang banyak, legislative memang akan terus disorot, disimak, dan dipantau gerak geriknya oleh masyarakat.

Dulu, waktu anggota dewan masih ditunjuk, belum dipilih seperti sekarang, lembaga legislatif ini tenang tenang saja. Sorotan juga sangat kurang baik kadar maupun jumlahnya. Paling paling orang hanya bersandar pada Iwan Fals. Lagu Iwan Fals berjudul Surat Buat Wakil Rakyat mungkin adalah kritik paling pedas yang pernah dilontarkan secara terbuka. Dalam bentuk lagu pula. Padahal kritik waktu itu masih dianggap tabu.

Sekarang setelah kita berada di era kebebasan berpendapat, lembaga legisltif justru paling kuat menerima cercaan. Padahal lembaga ini juga ikut andil dalam membawa Republik ini di masa seperti sekarang. Artinya, dia ikut bersama gelombang perjalanan negeri yang mau tak mau ikut mengatrol gengsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Tapi kenapa lembaga ini masih tetap diintip gerak geriknya terus oleh orang ramai, seperti mengintip cewek yang lagi mandi? Mungkin dia tak bisa mempertahankan diri sebagai lembaga yang bebas dari vested interest. Selalu mencari kesempatan dan peluang dengan memanfaatkan kekuatan dan kekuasaan atas nama rakyat di pundaknya. Mungkin pula lantaran ulah sebagian oknum lembaga ini yang turut mencoreng muka mereka di depan publik. Banyak sudah contoh buruk yang dipertontonkan kepada khalayak mulai dari, deal-deal pembahasan RUU, korupsi, tindakan premanisme, mafia anggaran hingga skandal perempuan.

Apapun teori tentang jatuhnya citra lembaga legislatif, satu hal jelas : Lembaga ini tidak memiliki standar kinerja yang terukur. Terukur dalam arti bahwa apa yang telah dicapai oleh lembaga tersebut selama ini bisa dihitung secara matematis dan jelas. UU atau Perda yang dihasilkan juga tidak bisa dijadikan patokan capaian kinerja lantaran Perda bukanlah produk murni lembaga legisltif. Rancangan Perdanya toh juga berasal dari pemerintah. Jadi ?

Nah, ini tentu saja tak sebanding dengan apa yang diperoleh lembaga legislative tersebut dari negara seperti tunjangan tunjangan, fasiltas rumah, uang saku, gaji dan anggaran perjalanan yang notabene adalah uang rakyat. Inilah penyebab mengapa lembaga legislative terus mendapat sorotan.

Tidak jelasnya tolak ukur capaian kinerja anggota legislative menyebabkan lembaga ini tak punya cap yang meyakinkan sebagai lembaga yang turut andil dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Mereka adalah lembaga pengawas. Legislasi. Sementara eksekutornya tetap berada di tangan pemerintah. Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota bisa membangun jalan dan jembatan. Sedangkan anggota Parlemen tidak. Inilah keunikan anggota dewan.

Disatu sisi, anggota legislative memang adalah representasi rakyat. Merekalah wakil rakyat. Tapi dari segi peran, hasil dan manfaat yang telah mereka capai sepertinya kurang bersentuhan langsung dengan kepentingan orang banyak. Umpamanya saja, puluhan anggota dewan dari daerah berangkat ke Jakarta dengan judul perjalanan yang sangat manusiawi dan mulia. Tapi sekembalinya mereka ini ke daerah toh tak menghasilkan sesuatu yang bermakna buat rakyat. Padahal duit yang dibuang untuk perjalanan mereka itu sangat besar jumlahnya.

Tidak adanya titik temu antara harapan besar yang digantungkan rakyat di pundak anggota dewan dengan kenyataan riil yang terjadi menyebabkan munculnya rasa tidak percaya terhadap lembaga legislative. Antara harapan dan kenyataan memang sering melintas bayang bayang samar yang membikin harapan bisa melenceng dari garis menuju kenyataan.

Dan akhirnya kita semua kembali asyik mengintip gadis yang sedang mandi….. doh!!!

Gambar ini adalah suasana rapat (atau suasana tidur?) anggota dewan. Bukan gambar rekayasa. Diambil dari internet dengan menggunakan mesin pencari google,